Ilmu Politik

Sejarah berdidinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program studi Politik Universitas Udayana

1.Latar Belakang

Arus perubahan sosial yang berlangsung demikian cepat diiringi kecenderungan global yang melingkupi segenap aktivitas kemasyarakatan maupun kenegaraan, memutlakkan kebutuhan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sekaligus memiliki kemampuan menjawab ragam tantangan tersebut. Salah satu kebutuhan yang kian dirasakan mendesak untuk dipenuhi terlebih seiring makin cepatnya arus perubahan sosial serta tuntutan global tersebut adalah penyediaan SDM yang berlatar pendidikan ilmu sosial maupun ilmu politik.

Hal ini cukup beralasan mengingat makin kompleks dan beragamnya persoalan-persoalan kemasyarakatan, termasuk derivat aktivitas yang ada di bawahnya seperti dinamisasi politik di tingkat lokal maupun nasional, inter-relasi antar negara dan kelembagaan internasional, era komunikasi media dan kecanggihan teknologi informasi, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan  hingga penanganan masalah (patologi) sosial kemasyarakatan yang kian hari mewujud dalam beragam bentuk. Pemahaman ini tidak hanya sebatas pada kemampuan analitik atas teori maupun konsep saja, dan diharapkan juga akan mengharuskan ketersediaan keahlian bersifat teknis yang bertanggungjawab dengan kebutuhan pasar kerja.

Menjawab kondisi tersebut, Universitas Udayana (Unud) sebagai institusi pendidikan milik negara mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tepat pada tanggal 28 Juni 2009. Dengan berdirinya FISIP sebagai fakultas termuda dari 12 fakultas yang ada di Universitas Udayana, maka diharapkan melalui lembaga ini dapat melahirkan SDM-SDM yang handal, unggul, mandiri, berbudaya serta memiliki kualifikasi keilmuan sosial dan politik. Untuk alasan yang lebih spesifik pula, Bali sebagai kawasan yang dikenal strategis di mana seringkali muncul asosiasi maupun seminar-seminar yang bertema penyelesaian masalah-masalah sosial dan politik yang bertaraf regional, nasional maupun internasional, sehingga kehadiran FISIP Unud juga akan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan keilmuan, khususnya di bidang keilmuan sosial dan politik, sekaligus sarana belajar yang ideal bagi para peserta didik.

2.Lahirnya FISIP

Penggagas awal sekaligus pendiri FISIP di Universitas Udayana adalah Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) yang saat itu menjabat sebagai Rektor Universitas Udayana. Gagasan ini dimatangkan dengan berdirinya Institute of Peace and Democracy (IPD) yang bertempat di Kampus Unud Bukit Jimbaran.

IPD merupakan lembaga yang didirikan oleh negara sebagai institusi pengembang nilai-nilai perdamaian  dan demokrasi. Salah satu program nyatanya adalah menjadi pendukung terwujudnya Bali Democracy Forum (BDF), sebuah wadah komunikasi antar para pemimpin negara di dunia menyangkut isu-isu perdamaian  dan demokrasi, yang keberadaannya digagas Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda. Momentum tersebut kemudian  ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pendidikan Nasional dan Universitas Udayana. Maka pada tanggal 10 Desember 2008, IPD diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kampus Bukit Jimbaran. Peresmian ini memperkuat gagasan Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) untuk segera merealisasikan pendirian FISIP.

Hal ini  mengingat keberadaan IPD sangat strategis, baik bagi masyarakat Bali, dunia internasional, maupun bagi pengembangan iklim dunia akademik khususnya di Universitas Udayana. IPD yang bersifat independen, nirlaba dan banyak menyelenggarakan berbagai lokakarya, penelitian dan publikasi, membangun jejaring dengan para ahli dan organisasi nasional maupun internasional terkait demokrasi menjadi laboratorium bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial dan politik yang nantinya terwadahi dalam FISIP Unud. Harapan yang hendak dituju adalah sinergi antara FISIP dengan IPD yang dapat menjadi kekuatan baru dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi dan  perdamaian sekaligus mengintensifkan kajian di bidang keilmuan sosial dan politik.

Ide pendirian FISIP makin mendapatkan dukungan berbagai pihak, termasuk Menteri Luar Negeri RI saat itu, Dr. N. Hassan Wirajuda. Pada proses perjalanannya, ide dan gagasan pendirian FISIP makin dimatangkan melalui penyusunan proposal pendirian Program Studi guna mendapatkan surat izin operasional dari Kementerian Pendidikan Nasional.  Beberapa nama terlibat dalam tim penyusunan proposal pendirian program studi yang ada di FISIP, mereka adalah Prof. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH, M.Hum., Drs. Ketut Sudhana Astika, M.Si., Dr. Drs. Gusti Putu Bagus Suka Arjawa. M.Si, serta dibantu beberapa tenaga pengajar lain, yaitu Dr. Ni Luh Kebayantini, M.Si, I Gusti Agung Alit Suryawati, S.Sos, M.Si, I Made Anom Wiranata, S.IP., MA., Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos, M.Si, I Ketut Winaya, S.Sos, Ni Wayan Supriliyani, S.Sos dan Drs. I Putu Suhartika, M.Si.

Setelah penyusunan dan melalui beberapa tahapan evaluasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional akhirnya menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Sosiologi (S1) pada Universitas Udayana di Denpasar, Bali, nomor: 1518/D/T/2009 dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 1519/D/T/2009. Berbekal dua surat ijin pendirian program studi tersebut, maka didirikanlah FISIP Unud dengan legalisasi Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 304/H14/HK/2009 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana.

Pada awal berdirinya, kegiatan administrasi FISIP dilaksanakan sementara di rumah dinas jabatan rektor di Jalan Sudirman, Denpasar. Selanjutnya disusun anggota Senat FISIP Unud melalui Keputusan Dekan Nomor: 01/H14.1.11/PP/00.05/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Susunan Anggota Senat FISIP Unud. Berdasarkan Keputusan Senat FISIP Unud, dikeluarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 462/H14/HK/2009 tertanggal 1 September 2009 tentang Penetapan Pimpinan Sementara (Pelaksana Tugas) FISIP Unud. Plt. (Pelaksana tugas) Dekan FISIP Unud dijabat oleh Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM), sedangkan selaku Plt. Pembantu Dekan I adalah Prof. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH., M.Hum, dan Plt. Pembantu Dekan II adalah Drs. Ketut Sudhana Astika, M.Si.

Penerimaan perdana mahasiswa baru FISIP dibuka untuk dua program studi, yaitu Program Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Perkuliahan perdana dimulai pada 1 September 2009. Beberapa tokoh regional maupun internasional menjadi dosen tamu, antara lain: Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Bersatu I, Dr. N Hassan Wirajuda pada 8 Oktober 2009 menyampaikan materi tentang Diplomasi Indonesia; Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II, Dr. RM Marty M. Natalegawa, M.Phil, B.Sc pada 26 Desember 2009 yang menyampaikan materi tentang Diplomasi; Prof. Dr. Tjipta Lesmana pada 5 Maret 2010 menyampaikan materi tentang Perilaku Media Massa pada Komunikasi Politik Kontemporer di Indonesia; serta Nuku Kamka, Duta Besar Luar Biasa Rusia untuk Indonesia pada September 2009 dengan penyampaian materi Prospektif Hubungan Kerjasama Indonesia dan Rusia.

Tempat perkuliahan mahasiswa saat itu dilangsungkan sementara waktu di gedung GDLN (Global Distance Learning Network) hingga FISIP memiliki gedung tersendiri. Pada 23 Oktober 2009 akhirnya diresmikanlah gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unud di Kampus Denpasar, Jalan PB Sudirman, oleh Rektor sekaligus Plt. Dekan FISIP Unud, Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM).

Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, FISIP Unud juga mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga baik di tingkat lokal maupun nasional, salah satunya dengan pihak Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA. Didahului dengan kuliah umum yang diikuti delapan perguruan tinggi se-Indonesia serta kegiatan workshop jurnalistik pada 5 November 2009, pihak Direktur SDM dan Umum Perum LKBN ANTARA, Dr Rajab Ritonga, M.Si mengadakan perjanjian kerjasama dengan Rektor Unud, Nomor 36/H.14.1.11/PP.03.07/2009, perihal pengembangan keilmuan dan kemampuan mahasiswa dalam bidang jurnalistik, termasuk dalam hal kerja lapangan bagi mahasiswa FISIP Unud di LKBN ANTARA, pelatihan dari lembaga pendidikan jurnalistik ANTARA (LPJA)  serta pengelolaan publikasi di lingkungan Unud sendiri. Dalam perkembangannya, terkait dengan media, FISIP Unud juga mengadakan kerjasama dengan media-media berskala lokal dan nasional, beberapa diantaranya grup Bali Post, RRI dan TVRI Stasiun Denpasar.

Pada tahun ajaran 2010/2011 FISIP Unud membuka Program Studi Administrasi Negara. Penambahan program studi ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 63/D/O/2010 tertanggal 2 Juni 2010 tentang Izin Pendirian Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Mahasiswa perdana pada Program Studi Administrasi Negara ini diperoleh melalui jalur penerimaan PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan).

Pada tahun 2011, FISIP Unud juga telah membuka beberapa program baru, antara lain Prodi Ilmu Politik melalui Kemendiknas Nomor 97/E/O/2011, Prodi Ilmu Komunikasi, serta Program D3 Perpustakaan. Dengan adanya hal ini, maka FISIP Universitas Udayana telah memiliki lima program studi strata satu, yaitu Program Studi Sosiologi, Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik serta satu program vokasional, yaitu D3 Perpustakaan.

Visi

Maka visi Prodi Ilmu Politik yang ditetapkan : “Mengembangkan program studi ilmu politik yang memiliki keunggulan kompetitif, kritis, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika politik lokal dan global.”

Misi

1. Menyelengarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang politik baik konteks lokal dan global.
2. Mendidik mahasiswa Ilmu Politik yang mandiri, kritis, dan peka terhadap dinamika perkembangan politik.
3. Mendorong perbaikan kualitas pembelajaran  Ilmu Politik dan peningkatan kapasitas staf pengajar akademik yang profesional terutama yang mengarah pada kompetensi keahlian dalam kelembagaan dan perilaku politik.
4. Berkontribusi kepada perkembangan keilmuan politik, yang mengarah pada pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki kontribusi bagi pengembangan masyarakat.
5. Menjadikan program studi Ilmu Politik sebagai laboratorium pada bidang kelembagaan dan perilaku politik.